Kota Kupang, SEKOLAHTIMUR.COM – Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Elis Setiati, S.Pd., M.Hum., mengungkapkan, program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) yang dicanangkan pemerintah pusat perlu didukung oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, termasuk di NTT. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama media ini pada Sabtu (15/07/2023).
“Jadi sekarang itu tolok ukur bahasa yang harus direvitalisasi bukan karena dia akan punah tetapi karena pemerintah daerah merasa wajib melindunginya. Jadi seperti itu, karena kita tidak tau ukurannya bagaimana menilai bahasa itu masih hidup atau berkembang,” ungkapnya.
“prinsip kerja kami yaitu fokus, berkelanjutan, dan bermitra, maka kami tetap melaksanakan itu sampai pemerintah daerah mandiri,” tambahnya.
Elis Setiati menjelaskan, sejak tahun 2022 hingga saat ini terdapat 7 dari 72 bahasa daerah di NTT yang masuk dalam program RBD Badan Bahasa Kemendikbudristek. Tujuh bahasa tersebut yakni, bahasa Dawan, bahasa Manggarai, bahasa Kambera, bahasa Rote, bahasa Abui, bahasa Kabola, dan bahasa Adang.
“Tahun 2020 dilakukan semacam kajian vitalisasi didapatlah bahasa-bahasa utama yang besar itu bahasa Dawan, bahasa Manggarai, bahasa Abui, bahasa Kambera, dan bahasa Rote, ternyata tidak serta merta dengan besarnya bahasa itu terlindungi. Jadi banyak sekali masyarakatnya terutama generasi muda tidak menggunakan bahasa itu di daerahnya sendiri. Jadi mereka lebih banyak karena globalisasi, mereka bangga menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian,” ujar Elis Setiati menjelaskan proses awal program RBD di NTT.
“Jadi pada tahun ini dilihat bahwa penurunan bahasa itu maka kita lakukan revitalisasi 5 bahasa ini terlebih dahulu karena bahasa ini memiliki penduduk terbanyak atau masyarakat terbanyak. Jadi kita tidak langsung mengatakan mereka itu kuat karena bahasanya banyak tetapi mereka harus dilindungi. Maka dari itu kami masukan 5 terlebih dahulu, tetapi kalau misalnya pemerintah daerah menyadari bahwa bahasa itu adalah tugas pemerintah daerah untuk melindungi dan melestarikannya maka semua bahasa itu nanti dianggap bahasa itu harus dilindungi maka semuanya akan kami revitalisasi,” urainya.
Tiga Pemda yang Paling Mendukung
Dalam perkembangannya, kata Elis Setiati, pihaknya menilai bahwa terdapat tiga pemerintah daerah di NTT yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program RBD.
“Kita melihat bahwa pemda yang paing mendukung itu yang pertama adalah Rote Ndao, kedua Manggarai Timur, dan yang ketiga itu TTS (Timor Tengah Selatan, red). Jadi mereka sangat mendukung dan pelan-pelan mereka menggunakan dana pemerintah daerah itu lewat dinas pendidikan, ikut serta membantu kantor bahasa,” ungkapnya.
“Jadi nanti mereka FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu, red) itu melakukannya sendiri. Jadi kita dari pendampingan, pembinaan, kita fasilitasi untuk melakukan bimtek agar bisa menemukan pelatih-pelatih dalam bahasa daerah. Maka pemda yang mendukung itu adalah Rote Ndao, Manggarai Timur, dan TTS sangat mendukung dan kami terbantu sekali karena memang dana untuk pelindungan bahasa ini tidak bertambah,” lanjutnya.
Terkait anggaran dari pemerintah pusat untuk program RBD di NTT, Elis Setiati mengakui, tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan program RBD dengan melibatkan lebih banyak bahasa daerah.
“Kita tetap menggunakan dana 2,4 miliar pada tahun 2022 tetapi bahasanya ditambah. Nanti pun kami tetap menggunakan dana itu dengan melibatkan banyak kabupaten lagi di NTT karena 22 kab/kota itu terlalu banyak, kalau menggunakan dana 2,4 miliar tidak cukup. Tapi keterlibatan pemda, tiga ini saja cukup membantu kami,” ungkap Elis Setiati.
“Jadi mereka mau ‘sharing’ anggaran untuk melakukan FTBI karena sesungguhnya rangkaian kegiatan dari revitalisasi bahasa daerah di NTT itu kaitannya adalah ketika kita masuk TOT, bintek untuk pelatihan guru utama atau guru master yang dilakukan oleh maestro, itu kita memberikan mereka peluang tiga bulan untuk mengadakan pengimbasan kepada teman sejawat, kepada pengawas, kepada masyarakat, komunitas. Selanjutnya mereka memberi pelajaran kepada siswa. Jadi bukan lagi memberikan mulok tapi bagaimana bahasa daerah itu menyenangkan. Adaptif, ya, membuat siswa itu suka dan cinta dengan bahasanya. Jadi selanjutnya dalam waktu 3 bulan pemda menunggu FTBI dengan mengadakan sebesar-besarnya melewati kegiatan-kegiatan kebudayaan-kebudayaan mereka. Itu kami terbantu sekali,” pungkasnya. (RF/rf-red-st)
