Artikel ini lebih kepada sebuah sharing pengalaman terkait pentingnya kesadaran bersama baik sekolah maupun orang tua terkait kelengkapan dokumen bagi peserta didik. Hal ini sangat penting mengingat dalam beberapa urusan penting seperti bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dan bantuan lainnya, kelengkapan dokumen menjadi salah satu syarat utama.
Saya seorang operator sekolah di sebuah sekolah negeri di pedalaman Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tepatnya di SMP Negeri Oemaman, Kecamatan Kualin. Sudah 3 tahun saya dipercaya untuk mengurus data pokok Pendidikan (DAPODIK) di SMP Negeri Oemaman yang berjumlah 77 peserta didik, dengan rincian laki-laki sebanyak 39 orang dan Perempuan sebanyak 38 orang.
Berdasarkan pengalaman yang saya temui selama 3 tahun menjadi operator sekolah, permasalahan yang saya hadapi ada 41 peserta didik yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid di dapodik. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tersebut belum memiliki kartu keluarga.
Dampaknya, 41 peserta didik belum bisa mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar). Dari kenyataan itu ada beberapa orang tua yang beranggapan kalau untuk mendapatkan bantuan PIP diatur oleh kepala sekolah dan operator sekolah.
Strategi yang saya terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu memberi pemahaman kepada orang tua bahwa PIP bisa didapatkan semua peserta didik apabila datanya lengkap, dalam hal ini peserta didik harus memiliki kartu keluarga dan NIK. Ketika bertemu orang tua peserta didik yang datanya tidak lengkap, saya menyampaikan langsung ke orang tua agar segera ke Dukcapil Timor Tengah Selatan untuk mengurus Kartu Keluarga.
Hasil dari strategi yang saya terapkan, ada sebanyak 13 orang tua peserta didik yang datanya tidak valid sudah selesai mengurus kartu keluarga di Dukcapil. Kemudian saya ajukan 13 peserta didik tersebut untuk mendapatkan PIP. Dari pengajuan itu 13 peserta didik namanya masuk nominasi penerima PIP tahun 2023.
Pesan yang saya dapatkan dari permasalahan kelengkapan data siswa sebagaimana pengalaman saya di atas, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah desa maupun daerah agar masyarakat bisa mendapatkan kartu keluarga sehingga saat mendaftarkan peserta didik ke sekolah NIK tidak bermasalah. Dengan demikian siswa lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PIP dan bantuan lainnya. (*)
