Semarang, SEKOLAHTIMUR.COM – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi kebijakan kurikulum darurat yang disiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai salah satu upaya mengatasi dampak pandemi pada pendidikan. Lebih lanjut, Komisi X DPR mendorong penerapan kurikulum prototipe sebagai salah satu opsi/pilihan yang ditawarkan kepada sekolah untuk dapat diterapkan secara sukarela agar mengatasi dampak kehilangan pembelajaran atau learning loss.
“Opsi itu menurut saya bagus. Yang paling tahu apa yang baik untuk siswa, itu sekolah dan guru. Biar guru-guru di sekolah yang berembug,” disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti dalam Lokakarya Sosialisasi Buku dan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (20/12/2021).
“Itulah yang kemudian diharapkan menurunkan angka learning loss,” imbuhnya.
Sebagai mitra strategis, Komisi X DPR RI mendukung terobosan-terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek, khususnya dalam penanganan dampak pandemi. Namun, Agustina mengingatkan agar kebijakan tersebut harus diikuti oleh pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Adalah menjadi tugas Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek untuk menyerap masukan dari publik melalui diskusi dan lokakarya. “Nanti kita akan dapatkan formulanya yang paling tepat,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas mengungkapkan bahwa pandemi membuka peluang untuk menghadirkan inovasi dalam pembelajaran. Kemendikbudristek telah melakukan beberapa terobosan antara lain dengan menyederhanakan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Darurat dalam rangka pemulihan pembelajaran sebagai bagian dari mitigasi learning loss di masa pandemi.
Selain itu, Kemendikbudristek juga telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak learning loss akibat pandemi secara signifikan. Studi BSKAP menunjukkan bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss numerasi dan literasi, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi).
Dalam waktu dekat Kemendikbudristek segera menawarkan opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Opsi kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum prototipe yang mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. “Di tahun depan tidak ada kebijakan kurikulum baru, tetapi kebijakan pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Dalam dua tahun ke depan, kurikulum yang disederhanakan akan terus dievaluasi sambil memperkenalkan kepada seluruh masyarakat,” tutur Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
“Pada prinsipnya kurikulum memberikan kemudahan bagi siapa pun, termasuk bagi pendidik dan peserta didik,” tambah Zulfikri.
Lebih lanjut, Zulfikri menyampaikan bahwa pemulihan pendidikan melalui penerapan kurikulum prototipe perlu menjadi sebuah gerakan. “Mas Menteri mengingatkan kita, bahwa ini bukan sekadar kebijakan, tetapi sebuah gerakan bersama,” ungkapnya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Semarang, Sri Mintarti menyampaikan optimismenya dan rekan sejawat dalam mengatasi tantangan pembelajaran di masa pandemi. “Kami bersyukur, dengan pandemi ini teman-teman di lapangan lebih berpikir positif untuk mengatasi tantangan agar bisa melayani peserta didik dengan optimal,” ujarnya.
Sri yang juga sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Sudirman Ambarawa menyampaikan kunci terpenting pemulihan pembelajaran adalah kemauan para guru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak didiknya. “Sebagai manajer, Kepala Sekolah harus pinter mengarahkan rekan-rekan guru harus seperti apa, kemudian mendukung mereka dan mengajak bekerja sama. Dengan kerja sama, gotong royong, InsyaAllah bisa,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari mitigasi learning loss akibat pandemi, sekolah diberikan opsi/pilihan oleh Kemendikbudristek untuk dapat menggunakan kurikulum yang disederhanakan sehingga dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Saat ini, sekolah dibebaskan memilih untuk 1). Menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh; 2). Menggunakan Kurikulum Darurat, yakni Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek; atau 3). Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
Kurikulum prototipe yang pada tahun 2021 diterapkan pada 2.500 Sekolah Penggerak dan 895 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan juga akan ditawarkan kepada semua sekolah untuk dapat diterapkan secara sukarela sehingga dapat digunakan untuk memulihkan pembelajaran. “Selama dua tahun, yaitu tahun 2022 sampai dengan 2024 sekolah dapat menerapkan kurikulum prototipe ini. Untuk kemudian akan kita evaluasi kembali,” Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Semarang; Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Semarang; Kantor Wilayah Kementerian Agama; Perwakilan MKKS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah; Perwakilan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); serta perwakilan dari organisasi pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. (Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 809/sipres/A6/XII/2021/ rf-red-st)
